Judul : Komisi Gabungan Deprov Sulut Desak PT KKI Persiapkan Perizinan
link : Komisi Gabungan Deprov Sulut Desak PT KKI Persiapkan Perizinan
Komisi Gabungan Deprov Sulut Desak PT KKI Persiapkan Perizinan
 |
| Foto ; Suasana RDP DPRD Provinsi Sulut dengan PT KKI |
DEPROV,Elnusanews - Polemik penyerobotan lahan Hak Guna Usaha (HGU) serta pengerusakan saluran irigasi yang dilakukan oleh PT Karunia Kasih Indah (KKI) di Desa Bolangat, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai menemui titik terang setelah Komisi I,II,dan III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas pertanian dan perikanan, dinas perkebunan, pihak KKI serta pemerintah Bolmong. Senin (14/08) siang.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut tersebut berjalan alot karena dihadiri juga oleh perwakilan masyarakat dari lima desa yakni, desa Bolangat, desa Ayong, desa Babo, dan desa Cempaka yang lahannya diserobot oleh PT KKI.
Dalam rapat tersebut, personil Komisi III DPRD Sulut Marvel Dick Makagansa, mempertanyakan perizinan dari pihak PT KKI, dimana menurutnya agak aneh jika dalam RDP tersebut pihak perusahaan tidak menyertakan dokumen perizinan yang jelas.
"Saya agak aneh melihat perbincangan, jika kita tidak mengetahui kejelasan perusahaan ini, apakah memilki izin atau tidak. Jadi bapak harus melengkapi segala bentuk perijinan yang ada," jelas Makagansa.
Makagansa selaku personil komisi III yang membidangi pembangunan juga tidak menerima jika infrastruktur pemerintah yang dirusak oleh PT KKI, karena kapasitas PT KKI hanya sebatas meminjam lahan kepada pemerintah.
"Khusus untuk saluran irigasi perlu perusahaan tahu, jadi satu hal yang sangat tidak kami terima jikalau ada infrastruktur pemerintah yang dirusak oleh perusahaan karena dalam hal ini kapasitas perusahaan hanyalah sebatas meminjam lahan ini," tegasnya.
Dirinya mempertanyakan dampak ekonomi, sosial dan budaya terhadap daerah jika perusahaan beoperasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang undang. Karena sejauh ini dirinya hanya mendengar banyak keluhan warga.
"Saya ingin bertanya dampak sosiologis di masyarakat yang diberikan oleh PT KKI ini seperti apa? karena yang saya dengar hanya keluhan dari masyarakat saja yang ada. seperti tentang pengerusakan, penyerobotan lahan dsb. Karena yang jelas petani kehilangan mata pencaharian sekitar 13 miliar lebih, dan ini kan bertentangan dengan amanat UU," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut Direktur Utama (Dirut) PT KKI Dwi Cipto Pramono mengatakan akan secepatnya mempersiapkan dokumen perizinan yang diminta.
Sementara itu, RDP tersebut diskors sampai pihak PT KKI menyerahkan kelengkapan dokumen perizinan yang dibutuhkan. Pihak DPRD pun memberikan kesempatan pada PT KKI untuk menyerahkan dokumen perizinan pada tanggal 21 Agustus 2017 dan akan melakukan pertemuan kembali pada tanggal 5 September. (RaKa)
Demikianlah Artikel Komisi Gabungan Deprov Sulut Desak PT KKI Persiapkan Perizinan
Sekianlah artikel Komisi Gabungan Deprov Sulut Desak PT KKI Persiapkan Perizinan kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Komisi Gabungan Deprov Sulut Desak PT KKI Persiapkan Perizinan dengan alamat link https://iniipost.blogspot.com/2017/08/komisi-gabungan-deprov-sulut-desak-pt.html
