Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023 - Hallo sahabat INI POST, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita Berita, Artikel Berita dini hari, Artikel Berita hangat, Artikel Berita harga, Artikel Berita hari ini, Artikel Berita islam, Artikel Berita jalanan, Artikel Berita kemarin, Artikel Berita malam ini, Artikel Berita politik, Artikel Berita terbaru, Artikel Berita war, Artikel ini Berita, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023
link : Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023

Baca juga


Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023


Minsel, Elnusanews.com-Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

R-LPPD KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2023

 

A.   CAPAIAN KINERJA MAKRO 

No

Indikator Kinerja Makro

Capaian

Kinerja

Tahun N-1

Capaian

Kinerja

Tahun N

Perubahan (%)

1

Indeks Pembangunan Manusia 

73,66

72.89

1.06

2

Angka Kemiskinan 

8,89

9,00

-1.22

3

Angka Pengangguran 

4,98

5,77

-13,69

4

Pertumbuhan Ekonomi 

5,54

5,41

2,40

5

Pendapatan Per kapita 

48,08

43,56

10,38

6

Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 

0,350

0,382

-8,38

Sumber : Buku Minsel Dalam Angka 2023.- Bapelitbang Minahasa Selatan.

B.   RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

NO

URUSAN PEMERINTAHAN

NO

IKK HASIL / OUTCOME

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

1

PENDIDIKAN

1.a.1

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

97.00 

 

 

 

1.a.2

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 

99.44 

 

 

 

1.a.3

Tingkat partisipasi warga negara usia 1315 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 

96.90 

 

 

 

1.a.4

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18

tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 

80.00 

 

2

KESEHATAN

1.b.1

Rasio Daya Tampung Rumah Sakit

Rujukan 

0.15 

 

 

 

1.b.10

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 

97.62 

 

 

 

1.b.11

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 

83.16 

 

 

 

1.b.12

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 

100.00 

 

 

 

1.b.13

Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

100.00 

 

 

 

1.b.14

Persentase orang dengan resiko terinfeksi

HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini

HIV sesuai standar 

100.00 

 

 

 

1.b.2

Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi 

100.00 

 

 

 

1.b.3

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 

100.00 

 

 

 

1.b.4

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 

100.00 

 

 

 

1.b.5

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

100.00 

 

 

NO

URUSAN PEMERINTAHAN

NO

IKK HASIL / OUTCOME

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

 

 

1.b.6

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 

99.10 

 

 

 

1.b.7

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 

100.00 

 

 

 

1.b.8

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 

87.90 

 

 

 

1.b.9

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 

100.00 

 

3

PEKERJAAN

UMUM

1.c.1

Rasio luas kawasan pemukiman rawan

banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir  di WS Kewenangan kabupaten 

#DIV/0!

tidak dapat di sajikan dengan alasan untuk penanganan

infrastrutur wilayah sungai (WS) Menjadi kewenangan

Propinsi 

 

 

1.c.2

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten

#DIV/0!

tidak dapat di sajikan dengan alasan untuk

penanganan

infrastrutur pantai dan penanganan

infrastruktur wilayah sungai (WS) Menjadi kewenangan

Propinsi 

 

 

1.c.3

Rasio luas daerah irigasi kewenangan

kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi 

8.19 

 

 

 

1.c.4

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten 

74.92 

 

 

 

1.c.5

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air

limbah domestik 

2.94 

 

 

 

1.c.6

Rasio kepatuhan IMB kab/ kota 

100.00 

 

 

 

1.c.7

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten 

55.40 

 

 

 

1.c.8.1

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 

 - 

untuk jumlah tenaga konstrusi yang terlatih di wilayah kabupaten yang di buktikan dengan sertifikat pelatihan oprator dan teknis analis

 

NO

URUSAN PEMERINTAHAN

NO

IKK HASIL / OUTCOME

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

 

 

 

 

 

tidak dapat kami sajikan dikarenakan tenaga kerja konstruksi belum menyampaikan

bukti sertifikat pelatihan

 

 

1.c.8.2

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 

100.00 

 

4

PERUMAHAN

RAKYAT

1.d.1

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten 

100.00 

 

 

 

1.d.2

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten 

100.00 

 

 

 

1.d.3

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani 

21.57 

 

 

 

1.d.4

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah

Tidak Layak Huni) 

23.62 

 

 

 

1.d.5

Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum) 

0.23 

 

5

TRANTIB DAN

LINMAS

1.e.1

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 

100.00 

   

 

 

1.e.2

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 

100.00 

 

 

 

1.e.3

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 

126.00 

 

 

 

1.e.4

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 

4.45 

 

 

 

1.e.5

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

 

 

 

 

1.e.6

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 

100.00 

 

 

 

1.e.7

Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 

 

 

6

SOSIAL

1.f.1

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) 

68.20 

 

 

 

1.f.2

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat

bencana daerah kabupaten 

100.00 

 

7

TENAGA KERJA

2.a.1

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 

#DIV/0!

Belum ada

Rencana Tenaga

Kerja daerah

 

 

2.a.2

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat

Kompetensi 

100.00 

 

 

 

2.a.3

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 

387.11 

 

 

NO

URUSAN PEMERINTAHAN

NO

IKK HASIL / OUTCOME

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

 

 

2.a.4

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 

40.00 

 

 

 

2.a.5

Persentase Tenaga Kerja Yang

Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri)

Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja

Dalam Wilayah kabupaten 

22.75 

 

8

PEMBERDAYAA

N PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNGAN

ANAK

2.g.1

Persentase ARG pada belanja langsung

APBD 

0.74 

 

 

 

2.g.2

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten 

0.06 

 

 

 

2.g.3

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 

 

0.01 

 

9

PANGAN

2.h.1

Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) 

100.00 

 

10

PERTANAHAN

2.i.1

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 

#VALUE!

Tidak dapat disajikan dengan alasan tidak ada data

 

 

2.i.2

Persentase Penetapan Tanah Untuk

Pembangunan Fasilitas Umum 

#DIV/0!

tidak dapat kami sajikan dengan alasan tidak tersedianya data petepan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

 

 

2.i.3

Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam

Rangka Penanaman Modal 

#VALUE!

tidak tersediah karena tidak ada 

 

 

2.i.4

Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

#DIV/0!

tidak dapat kami sajikan dengan alasan tanah objek landrefrom yang di redistribusikan pada tahun 2022 berasal pada tahun 2022 bersala dari pelepasan kawasan hutan, bekas hak guna usaha dan tanah negara lainnya dengan total 754 bidang tanah 

 

 

2.i.5

Tersedianya tanah untuk masyarakat 

#DIV/0!

tidak dapat di sajiakan dengan

 

NO

URUSAN PEMERINTAHAN

NO

IKK HASIL / OUTCOME

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

 

 

 

 

 

alasan tidak ada layanan pertanahan yang memiliki output dokumen izin membuat tanah 

 

 

2.i.6

Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 

#DIV/0!

tidak dapat di sajikan dengan alasan tidak ada pengaduan tentang sengketa tanah garapan yang di lakukan melalui mediasi 

11

LINGKUNGAN

HIDUP

2.j.1

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten 

68.86 

 

 

 

2.j.2

Terlaksananya Pengelolaan Sampah di

Wilayah kabupaten 

32.23 

 

 

 

2.j.3

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten 

 - 

 

12

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKA

N DAN

PENCATATAN

SIPIL

2.k.1.1

Perekaman KTP Elektronik 

79.24 

 

 

 

2.k.1.2

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1

(satu) hari yang memiliki KIA 

33.86 

 

 

 

2.k.1.3

Kepemilikan akta kelahiran 

87.13 

 

 

 

2.k.1.4

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 

15.15 

 

13

PEMBERDAYAA

N MASYARAKAT

DAN DESA

2.l.1

Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 

#DIV/0!

Tidak dapat disajikan dengan alasan sesuai dengan indeks desa

membangun

tahun 2023 untuk kabupaten Minahasa Selatan sudah tidak terdapat lagi desa tertinggal 

 

 

2.l.2

Persentase Peningkatan Status Desa

Mandiri 

64.96 

 

14

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

2.m.1

TFR (Angka Kelahiran Total) 

 xee 

tidak dapat di sajikan dengan alasan brlum tersedianya data kelahiran penduduk perkelompok

 

 

NO

URUSAN PEMERINTAHAN

NO

IKK HASIL / OUTCOME

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

 

 

 

 

 

umur, belum adanya data kependudukan

dari instansi

terkait serta perhitungan TFR di dasarkan pada data kelahiran tiap 5 tahun sekali

 

 

2.m.2

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern

(Modern Contraceptive Prevalence

Rate/mCPR) 

42.16 

 

 

 

2.m.3

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

15.25 

 

15

PERHUBUNGAN

2.n.1

Rasio konektivitas kabupaten 

51.60 

 

 

 

2.n.2

V/C Ratio di Jalan kabupaten 

 

 

16

KOMUNIKASI

DAN

INFORMATIKA

2.o.1

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 

57.58 

 

 

 

2.o.2

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 

100.00 

 

 

 

2.o.3

Persentase Masyarakat Yang Menjadi

Sasaran Penyebaran Informasi Publik,

Mengetahui Kebijakan Dan Program

Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah

Daerah kabupaten 

77.72 

 

17

URUSAN

KOPERASI,

USAHA KECIL

DAN MENENGAH

2.p.1

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 

100.00 

 

 

 

2.p.2

Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha 

0.09 

 

18

PENANAMAN

MODAL

2.q.1

Persentase peningkatan investasi di kabupaten 

185.74 

 

19

KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA

2.r.1

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 

4.30 

 

 

 

2.r.2

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 

12.09 

 

 

 

2.r.3

Peningkatan Prestasi Olahraga 

 

 

20

STATISTIK

2.s.1

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 

100.00 

 

 

 

2.s.2

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 

100.00 

 

21

PERSANDIAN

2.t.1

Tingkat keamanan informasi pemerintah 

#DIV/0!

Tidak dapat kami sajikan dengan alasan tidak ada kegiatan strategis melalui

 

NO

URUSAN PEMERINTAHAN

NO

IKK HASIL / OUTCOME

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

 

 

 

 

 

pengamanan sinyal pada tahun 2022 pada bidang persandian karena tidak ada program kegiatan dan kurangnya SDM.

22

KEBUDAYAAN

2.u.1

Terlestarikannya Cagar Budaya 

 

 

23

PERPUSTAKAAN

2.v.1

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 

 

 

 

 

2.v.2

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

 

tidak ada karena tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut 

24

KEARSIPAN

2.w.1

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal

40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor

43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

16.25 

 

 

 

2.w.2

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

35.67 

 

25

KELAUTAN DAN

PERIKANAN

3.a.1

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten (sumber data:

one data KKP) 

81.39 

 

26

PARIWISATA

3.b.1

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 

#DIV/0!

 

 

 

3.b.2

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten 

15.70 

 

 

 

3.b.3

Tingkat Hunian Akomodasi 

6,353.85 

 

 

 

3.b.4

Kontribusi sektor pariwisata terhadap

PDRB harga berlaku 

0.35 

 

 

 

3.b.5

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

3.24 

 

27

PERTANIAN

3.c.1

Produktivitas pertanian per hektar per tahun 

19.74 

 

 

 

3.c.2

Persentase Penurunan Kejadian dan

Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular 

397.22 

 

29

ENERGI DAN

SUMBER DAYA

MINERAL

3.e.1

Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten

#DIV/0!

Dengan ini menyatakan bahwa

Penerbitan Izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam

 

NO

URUSAN PEMERINTAHAN

NO

IKK HASIL / OUTCOME

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

 

 

 

 

 

daerah kabupaten di kabupaten Minahasa

Selatan Tahun 2022 adalah   sebanyak 0.

30

PERDAGANGAN

3.f.1

Persentase pelaku usaha yang

memperoleh izin sesuai dengan ketentuan

(IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan

IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 

100.00 

 

 

 

3.f.2

Persentase kinerja realisasi pupuk

7.47 

 

 

 

3.f.3

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 

2.51 

 

31

PERINDUSTRIAN

3.g.1

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten 

98.5185185

2

 

 

 

3.g.2

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK 

 

Tidak dapat kami sajikan dengan alasan Provinsi Sulawesi Utara belum ada penetapan RPIP (Rencana

Pembangunan

Industri Provinsi)  dan Kabupaten Minahasa

Selatan saat ini belum ada penetapan RPIK (Rencana

Pembangunan

Industri

Kabupaten) berdasarkan indikator

pembangunan

industri dalam RIPIN.

 

 

3.g.3

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha

Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 

19.53 

 

 

 

3.g.4

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

#DIV/0!

Tidak dapat kami sajikan dengan alasan Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam

laporan hasil pemantauan dan Jumlah izin yang

dikeluarkan di

Kabupaten

  

NO

URUSAN PEMERINTAHAN

NO

IKK HASIL / OUTCOME

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

 

 

 

 

 

Minahasa

Selatan tahun 2023 = 0 karena pendaftaran pengurusan izin perluasan industri (IPUI) kecil dan Industri

Menengah saat ini oleh pelaku usaha dilakukan melalui Online Single

Submission (OSS) yaitu sistem perizinan berusaha

terintegrasi secara elektronik.

 

 

3.g.5

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan

Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di

Daerah kabupaten 

#DIV/0!

Tidak dapat kami sajikan dengan alasan jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang

diterbitkan di

Kabupaten

Minahasa

Selatan tahun 2023 = 0 karena pendaftaran pengurusan izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah saat ini oleh pelaku usaha dilakukan melalui Online Single

Submission (OSS) yaitu sistem perizinan berusaha

terintegrasi secara elektronik.

 

 

3.g.6

Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 

 

Tidak dapat kami sajikan dengan alasan Dinas Perdagangan

NO

URUSAN PEMERINTAHAN

NO

IKK HASIL / OUTCOME

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

 

 

 

 

 

tidak memiliki data tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini di

Kabupaten Minahasa Selatan.

 

 

C.   Hasil EPPD tahun 2022 atas Laporan LPPD Tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri

 

D.    Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat nilai 2,46 dengan

status Rendah.

Kemudian untuk Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 mendapatkan

nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecelualian)

 

E.   RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH 

                                                                         PENDAPATAN

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

BERTAMBAH/ BERKURANG

%

1

PENDAPATAN

1.015.342.877.869,00

937.983.714.525,56

77.359.163.343

92,38%

 

PENDAPATAN ASLI DAERAH

38.665.554.506,00

22.867.383.937,56

15.798.170.568

59,14%

Pendapatan Pajak Daerah

21.778.943.348,00

12.896.289.107,50

8.882.654.241

59,21%

Hasil Retribusi Daerah

5.722.525.930,00

4.819.713.972,00

902.811.958

84,22%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.551.851.596,00

1.351.851.596,00

200.000.000

87,11%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

9.612.233.632,00

3.799.529.262,06

5.812.704.370

39,53%

2

DANA PERIMBANGAN

743.714.454.280,00

697.866.040.056,00

45.848.414.224

93,84%

 

Dana Bagi hasil

19.491.415.748,00

16.507.939.911,00

2.983.475.837

84,69%

Dana Alokasi Umum

520.301.357.000,00

524.240.004.316,00

-3.938.647.316

100,76%

Dana Alokasi Khusus(fisik)

73.812.302.532,00

71.602.745.422,00

2.209.557.110

97,01%

Dana Alokasi

Khusus(NonFisik)

130.109.379.000,00

85.515.350.407,00

44.594.028.593

65,73%

3

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

31.168.867.528,00

27.427.221.274,00

3.741.646.254

88,00%

 

Pendapatan Hibah

20.859.638.000,00

18.517.439.072,00

2.342.198.928

88,77%

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

10.309.229.528,00

8.909.782.202,00

1.399.447.326

86,43%

 

                                                                                     PENGELUARAN

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

BERTAMBAH

BERKURANG

%

1

BELANJA

1.028.458.786.349,00

934.378.037.654,86

94.080.748.694,14

90,85%

 

BELANJA OPRERASI

708.606.939.146,00

632.520.704.005,86

76.086.235.140,14

89,26%

Belanja Pegawai

406.221.080.634,00

380.423.482.293,00

25.797.598.341,00

93,65%

Belanja Barang dan Jasa

278.180.983.888,00

242.999.697.088,86

35.181.286.799,14

87,35%

Belanja Hibah

22.204.874.624,00

7.097.524.624,00

15.107.350.000,00

31,96%

Belanja Bantuan Sosial

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

100,00%

2

BELANJA MODAL

114.931.198.592,00

98.376.691.797,00

16.554.506.795,00

85,60%

 

Belanja Modal Tanah

390.000.000,00

253.044.000,00

136.956.000,00

64,88%

Belanja Modal Peralatan

Mesin

28.586.614.872,00

23.247.987.774,00

5.338.627.098,00

81,32%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

51.906.694.864,00

48.171.959.584,00

3.734.735.280,00

92,80%

Belanja Modal Jalan,

Jaringan, dan Irigasi

32.193.567.728,00

26.019.738.648,00

6.173.829.080,00

80,82%

Belanja Modal Aset

Tetap Lainnya

1.854.321.128,00

683.961.791,00

1.170.359.337,00

36,88%

3

PEMBIAYAAN

DAERAH

 

 

 

 

 

PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH

10.182.454.910,00

15.428.408.480,00

-5.245.953.570,00

151,52%

 

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya

10.182.454.910,00

15.428.408.480,00

-5.245.953.570,00

151,52%

4

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN 

4.812.500.000,00

2.312.500.000,00

2.500.000.000,00

48,05%

 

Penyertaan Modal

Daerah

2.500.000.000,00

0

2.500.000.000,00

0,00%

Pemberian Pinjaman

Daerah

2.312.500.000,00

2.312.500.000,00

0,00

100,00%

5

PEMBIAYAAN NETTO

5.369.954.910,00

13.115.908.480,00

-7.745.953.570,00

244,25%

 

F.    INOVASI DAERAH

NO.

INOVASI

CAPAIAN KEBERHASILAN

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.

Pembentukan Bunda PAUD di tiap desa di Kabupaten Minahasa

Selatan

Terbentuknya PAUD di tiap Desa dan dilakukan kegiatankegiatan Inovasi lainnya

Penghargaan Bunda PAUD Inspirasi kepada Bunda PAUD Minahasa Selatan Ibu Elsje Rosje

Sumual                                       oleh

Kemdikbudristek

2.

Perpustakaan Digital

Sekolah-sekolah

melaksanakan      Perpustakaan

Digital

Penghargaan

Kabupaten Pelaksana Perpustakaan Digital oleh Kemdikbudristek RI

 

NO.

INOVASI

CAPAIAN KEBERHASILAN

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

3.

       Pembentukan                TIM

Transformasi

Pendidikan

Terbentuk TIM Reformasi Pendidikan lewat SK Bupati

Minahasa Selatan

Penghargaan

Kabupaten Pertama di

     Indonesia                           yang

melaksanakan

Transformasi

      Pendidikan                          oleh

Kemdikbudristek RI

4.

Bimtek Operator dalam percepatan                aktifasi akun belajar.id

Teraktifasi akun guru dan akus siswa dalam Platform Merdeka Belajar

Penghargaan Peringkat 12 Kabupaten/kota Se Indonesia dalam aktifasi akun guru dan siswa 

DINAS KESEHATAN

1.

TEMUSOBAT

     (Temukan        Periksa

Obati) Malaria Kegiatan:

      Surevei Migrasi Pemeriksaan Laboratorium

      Pengobatan       yang tepat

      Evaluasi Pengobatan

      Penyelidikan Kasus

Eliminasi Malaria di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2022

Penyakit malaria menurun terkendali dalam indikator :

1.    Tidak               ada         penularan setempat

2.    API = Kasus < 1 per 100.000 penduduk

3.    SPR = Pemeriksanaan laboratorium < 5 per suspek diperiksa

Sertifikat Eliminasi Malaria Kab. Minahasa

Selatan oleh Menteri

Kesehatan RI

2.

Ikut serta dalam penilaian Kabupaten

Sehat dengan penilaian program dilihat dari capaian selama 2 tahun terakhir

Capaian program lintas sektor lebih baik dari 3 tahun sebelumnya

Penghargaan

      Swastisaba                   Padapa

Kabubaten Sehat

 

 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1.

Kepatuhan

Pemenuhan Kewajiban

Pelaporan SPT

Bendahara Instansi

Pemerintah terbaik kedua

sertifikat nomor: 6/ser/kp.1607/2023 tanggal 27 januari 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.

Layanan PUSDALOPS

1.  Update data cuaca setiap saat.

2.  Tersedianya informasi sebelum terjadinya/peringatan dini tsunami dan jalur evakuasi.

3.  Informasi bencana alam.

 

 

 

 

 

 

 

SATPOL PP

1

Pembuatan Aplikasi

SIAGA KANAN

Satlinmas

Dengan adanya APLIKASI

SIAGA KANAN Satlinmas Masalah Penegakan Peraturan daerah dan Penegakan Kententraman dan ketertiban umum didesa/kelurahan

segera cepat diselesaikan

 

Tidak Ada

 

NO.

INOVASI

CAPAIAN KEBERHASILAN

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

DINAS SOSIAL

1

SETARA (Segera

Tanggap Respon dan Aduan)

Terpenuhinya Pelayanan Respon dan Aduan

Mendapatkan nilai terbaik dari

OMBUDSMAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1

Pembinaan kepada Perusahaanperusahaan

Terlaksananya k3 dengan baik pada perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil

·         Piagam

Penghargaan k3

(Kesehatan dan Keselamatan Kerja) kepada Bupati Minahasa Selatan sebagai Pembina

PPPA

1

Kabupaten Minahasa

Selatan sebagai

Kabupaten/Kota Layak

Anak

100%

Predikat Pratama

Kabupaten/Kota Layak

Anak

DINAS KETAHANAN PANGAN

1

Gelar Pangan Murah

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1

JEMP0L HEBAT

-        Terwujudnya pelayanan yang cepat tepat dan akurat langsung jemput bola ke desadesa.

-       Juara I Pelayanan

Publik Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan.

2

5 in 1

-        Sekali mengurus perkawinan 5 Dokumen diberikan.

 

PPKB

1

Pelayanan KB Seribu Akseptor 

Terlaksananya pelayanan KB MKJP  bagi pasangan usia subur di 17 Kecamatan

Juara II pelayanan KB

MKJP tingkat Provinsi Sulawesi Utara

2

Lomba Kampung

Keluarga Berkualitas tingkat Provinsi 

Meningkatnya peran serta dari pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader, kelompok kerja dan

mitra kerja untuk

pengembangan dan peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas

Desa Tangkuney Juara

I dan Desa Wiau Lapi

Juara III Tingkat

Provinsi Sulawesi Utara

DINAS PERHUBUNGAN

1

PENYELENGGARAAN

PENGUJIAN

KENDARAAN

BERMOTOR DENGAN

E-BLUE (BUKTI LULUS

UJI ELEKTRONIK)  

SISTEM LAYANAN APLIKASI

YANG TERINTEGRASI

DENGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

(https://ift.tt/zNYGqSn),

SERTA MENGAKOMODIR

PEMBAYARAN NON-TUNAI

(KODE BILLING)

E – BLUE Sudah

Terintegrasi dengan

Website Resmi Dinas

Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan.

 

NO.

INOVASI

CAPAIAN KEBERHASILAN

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

2

Tersedianya aplikasi data angkutan kendaraan umum dalam bentuk aplikasi web ‘sistem informasi angkutan (sim)

Aplikasi sistem informasi angkutan (dishubminsel.my.id)

-

3

Peningkatan capaian pendapatan asli daerah (pad) di bidang pelayaran dan asdp melalui jasa layanan kepelabuhanan

Capaian pad sebesar 240 %

-

4

Tersedianya website resmi dinas perhubungan kabupaten minahasa selatan

Website resmi dinas perhubungan kabupaten minahasa selatan

(https://ift.tt/0RcJ4IC)

-

DINAS KOMINFO

 

1

Melaksanakan

Penerapan Sosialisasi

Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

(SPBE) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Minahasa Selatan

 

 

DINAS KOPERASI DAN UKM

 

1

Pelaksanaan bazar Natal umkm

Mempromosikan produkproduk olahan yang ada di minahasa selatan khususnya pelaku umkm

Sertifikat/ piagam untuk pelaku umkm

DPMPTSP

 

1

IZIN KELILING

Melakukan Izin Keliling Di 4 (Empat Kecamatan) :

Amurang Barat

Tumpaan

Tareran

Suluun Tareran

 

BAPELITBANGDA

 

1

Kantin Pejuang Lingkungan

Sebagai Daerah Inovatif

-

DINAS PERIKANAN

 

1

” KUSUKA Pintar”

Pelaku Usaha

Kelautan dan

Perikanan (Nelayan,

Pembudidaya Ikan,

Pengolah Hasil

Perikanan,

Pedagang/Tibo2) yang mampu menggunakan kemajuan teknologi digital berbasis android dengan berbagai

      Dengan Aplikasi SATU DATA dan PILAR KKP Nelayan dan pembudidaya ikan terdaftar dalam database dan menerima Kartu KUSUKA dari BANK BNI

      Melalui Aplikasi LAUT NUSANTARA, nelayan dapat mengetahui posisi serta merencanakan penangkapan ikan.

Bertambahnya alokasi bantuan pemerintah dikarenakan banyaknya data nelayan dan pembudidaya ikan serta pengolah dan pemasar ikan dalam database KUSUKA.

 

NO.

INOVASI

CAPAIAN KEBERHASILAN

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

 

aplikasi sektor perikanan

 

 

DINAS PERTANIAN

1

Lanjutkan gerakan

”mari jo ba tanam”

Terlaksananya ”gerakan marijo batanam” di tahun 2022 yang memberikan stimulasi bagi masyarakat minahasa selatan untuk mengoptimalkan lahan yang ada baik lahan pertanian/perkebunan maupun pekarangan rumah atau instansi, sehingga mendorong sektor pertanian menjadi penggerak pemulihan ekonomi, sehingga program ini dilanjutkan pelaksanaannya

Penghargaan atas keberhasilan pemerintah daerah mengendalikan inflasi

DINAS PERDAGANGAN

1

Sertifikasi Tingkat

Komponen Dalam

Negeri (TKDN)

35 Sertifikad TKDN untuk ekatalog pengadaan barang dan jasa

Sertifikad TKDN

INSPEKTORAT

1

Pengurusan Bebas Temuan Online

Desa Wiau Lapi Kec. Tareran memperoleh nilai 91,5 Kategori Istimewa dalam Penilaian

Program Desa Anti Korupsi Tingkat Nasional Tahun 2023 olek KPK-RI.

Desa Wiau Lapi masuk dalam Kategori Istimewa dalam

Penilaian Program

Desa Anti Korupsi

Tingkat Nasional Tahun 2023 olek KPK-RI di IKN.

2

Desa Anti Korupsi

 

 

BKPSDM

1

Penggunaan Aplikasi SIASN dan SSCASN dalam rangka pemanfaatan data Sistem Informasi dan

CAT

1.  Terintegrasinya data ASN Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

BKN Awards 2023

Kategori Penerapan

Pemanfaatan Data

Sistem Informasi dan

CAT

2.  Meningkatnya akurasi data

ASN Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan karena dimutakhirkan secara berkala.

3.  Terlaksananya Seleksi ASN dengan metode CAT

2

Penggunaan Aplikasi e-Formasi, SIM PGP3K dan Renbut

Nakes

1.  Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Pengadaan ASN.

BKN Awards 2023

Kategori Perencanaan

Kebutuhan dan Mutasi

Kepegawaian

2.  Jumlah kebutuhan rencana pengadaan ASN yang diinput pada aplikasi e-Formasi, SIM PG-P3K dan Renbut Nakes sesuai dengan Dokumen Rencana Kebutuhan. 

 

 

 

 

  

NO.

INOVASI

CAPAIAN KEBERHASILAN

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

 

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pencapaian target kinerja tahun anggaran 2022, Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai 3 program, dimana dari masingmasing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Programprogram APBD Badan

Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1.            Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

2.            Program Pengelolaan

Keuangan Daerah

3.            Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk melaksanakan programprogram Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan mendapat pagu setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 246.993.844.357 Dengan Realisasi Anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp. 237.205.021.368 atau 96.04% dari pagu anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Minahasa Selatan

Tahun 2022 mendapat

Penghargaan dari

Badan Pemeriksa

Keuangan: Wajar

Tanpa Pengecualian

(WTP)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

1

Pembayaran Online

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) berdasarkan NOP

Terbayarnya Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) sesuai

NOP

Piagam Penghargaan Lunas PBB-P2

2

Pembayaran Pajak secara Online melalui Aplikasi SIGAP 

Tercapainya Pembayaran Pajak secara Online

Piagam Penghargaan Taat Pajak

SEKERETARIAT DAERAH

1

Dalam Penggunaan

Katalog Elektronik

Lokal

UKPBJ Kab. Minahasa Selatan mewajibkan semua OPD yang melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa harus melalui proses Katalog Elektronik

Lokal

Tidak ada

2

Konsultasi Hukum Online dan Offline

60%

-

NO.

INOVASI

CAPAIAN KEBERHASILAN

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

1

 

 

 

Pemberian Reward and Punishment pada Perangkat Daerah yang memasukkan Laporan EPRA tepat waktu.

Tingkat kepatuhan memasukkan laporan meningkat.

 

2

Sistem Evaluasi dan Monitoring dibidang perekonomian secara

Virtual.

Terlaksananya evaluasi dan monitoring dibidang perekonomian.

Prioritas dalam penyusunan dokumen usulan maupun perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya.

5

MOU Bagian Sumber

Daya Alam dengan

PT. Cargill Minahasa

Selatan

Adanya Pengembangan Kebun Benih Kelapa Bido

 

 

(Dinas Kominfo Minahasa Selatan)



Demikianlah Artikel Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023

Sekianlah artikel Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023 dengan alamat link https://iniipost.blogspot.com/2024/03/ringkasan-laporan-penyelenggaraan.html

Related Posts :