Judul : Dari Kampus Praja di Sulawesi Utara, Bawaslu Menyemai Benih Demokrasi yang Kritis
link : Dari Kampus Praja di Sulawesi Utara, Bawaslu Menyemai Benih Demokrasi yang Kritis
Dari Kampus Praja di Sulawesi Utara, Bawaslu Menyemai Benih Demokrasi yang Kritis
BAWASLU, Elnusanews - Di sebuah ruang kuliah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Utara, suasana pagi itu terasa berbeda. Bukan sekadar pertemuan akademik biasa, melainkan percakapan tentang masa depan demokrasi yang dititipkan kepada generasi muda. Senin 9 Maret 2026, ratusan Satuan Praja Muda Angkatan XXXV duduk menyimak sebuah kuliah umum yang mencoba menyalakan satu hal penting dalam kehidupan bernegara kesadaran untuk menjaga demokrasi.
Kuliah umum tersebut menghadirkan perwakilan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu RI, dengan narasumber utama Herwyn Malonda. Tema yang diangkat tidak ringan "Peran Bawaslu dan Perguruan Tinggi dalam Membangun Pemilih Cerdas, Kritis dan Berintegritas." Tema yang seolah mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya diselenggarakan, tetapi harus terus dirawat oleh kesadaran warga negaranya.
Bagi para praja di kampus ini, diskusi tentang demokrasi bukan sekadar teori yang tertulis di buku tata negara. Mereka adalah calon aparatur pemerintahan yang kelak akan berdiri di garis depan birokrasi di berbagai daerah Indonesia. Karena itu, menanamkan pemahaman tentang integritas, pengawasan, dan tanggung jawab publik menjadi sesuatu yang tidak bisa ditunda.
Rombongan Bawaslu RI datang sebagai tamu sekaligus pengingat bahwa demokrasi membutuhkan mata yang selalu terbuka. Kehadiran mereka merupakan tindak lanjut dari undangan resmi pihak kampus yang berharap para praja dapat mengenal lebih dekat dunia pengawasan pemilu, sebuah wilayah kerja yang sering kali senyap namun menentukan arah legitimasi kekuasaan.
Kedatangan rombongan tersebut disambut langsung oleh Direktur kampus, Arnold Poli.
Dalam sambutannya, Ia menegaskan bahwa pemahaman mengenai demokrasi dan kepemiluan tidak boleh berhenti pada prosedur administratif semata. Bagi calon aparatur negara, nilai-nilai integritas dan kejujuran harus tumbuh sebagai karakter, bukan sekadar slogan yang diucapkan dalam ruang seminar.
Menurutnya, praja tidak hanya dipersiapkan untuk memahami mekanisme pemerintahan, tetapi juga untuk memiliki kepekaan moral terhadap proses demokrasi. Aparatur negara yang baik bukan sekadar mampu menjalankan aturan, tetapi juga berani menjaga nilai-nilai yang menopang aturan tersebut.
“Melalui kegiatan ini diharapkan para praja tidak hanya memahami proses demokrasi dan kepemiluan, tetapi juga memiliki karakter yang kritis, berintegritas, serta mampu menjadi bagian dari penguatan demokrasi di Indonesia,” ujar Arnold Poli.
Di hadapan para praja, Herwyn Malonda mengajak generasi muda untuk melihat demokrasi dari sudut yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran politik yang sehat, sekaligus melahirkan warga negara yang berani berpikir kritis terhadap proses demokrasi.
“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para Praja IPDN Angkatan XXXV mampu menjadi generasi muda yang tidak hanya memahami sistem pemerintahan, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, kejujuran, dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” ujar Malonda.
Baginya, demokrasi yang kuat tidak hanya bertumpu pada lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga pada partisipasi masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Budaya pengawasan partisipatif, kata Malonda, harus menjadi kebiasaan publik, bukan sekadar jargon kelembagaan.
Ia berharap para praja tidak hanya memahami sistem pemerintahan secara teknis, tetapi juga membawa komitmen kuat untuk menjaga kejujuran dan integritas ketika kelak terjun ke dalam birokrasi negara. Dalam perjalanan panjang demokrasi Indonesia, generasi muda seperti merekalah yang akan menentukan apakah nilai-nilai tersebut tetap hidup atau perlahan memudar.
“Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap para Praja IPDN Angkatan XXXV tidak hanya mampu memahami sistem pemerintahan secara teknis dan prosedural, tetapi juga tumbuh sebagai generasi muda yang memiliki kesadaran demokrasi yang matang. Kalian diharapkan mampu memegang teguh nilai-nilai kejujuran, integritas, serta tanggung jawab moral dalam setiap peran yang kelak akan diemban sebagai aparatur negara. Sebab pada akhirnya, kekuatan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh sistem yang dibangun, tetapi oleh karakter orang-orang yang menjalankannya,” ujar Malonda.
Kuliah umum itu akhirnya bukan hanya tentang Bawaslu atau tentang pemilu semata. Ia menjadi semacam pengingat bahwa demokrasi tidak pernah selesai dibangun. Ia harus terus dipelajari, diperdebatkan, bahkan diawasi oleh mereka yang percaya bahwa kekuasaan harus selalu berdiri di bawah cahaya keterbukaan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Bawaslu di wilayah Sulawesi Utara, antara lain Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, Anggota Bawaslu Sulut, Erwin Sumampouw dan Steven Linu, serta Ketua Bawaslu Minahasa, Lord Malonda bersama anggota, Arthur Karinda dan Donny Lumingas. Hadir pula Ketua Bawaslu Tomohon, Stenly Kowaas beserta jajaran pegawai Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.
Di kampus yang melahirkan calon-calon aparatur negara itu, sebuah pesan sederhana kembali diingatkan demokrasi tidak hanya dijaga oleh undang-undang, tetapi juga oleh karakter manusia yang menjalankannya.
(Rendai Ruauw)
Demikianlah Artikel Dari Kampus Praja di Sulawesi Utara, Bawaslu Menyemai Benih Demokrasi yang Kritis
Anda sekarang membaca artikel Dari Kampus Praja di Sulawesi Utara, Bawaslu Menyemai Benih Demokrasi yang Kritis dengan alamat link https://iniipost.blogspot.com/2026/03/dari-kampus-praja-di-sulawesi-utara.html
