FOKUSMAKER Pertanyakan Legalitas Massa Aksi Di Mapolda Sulut

FOKUSMAKER Pertanyakan Legalitas Massa Aksi Di Mapolda Sulut - Hallo sahabat INI POST, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul FOKUSMAKER Pertanyakan Legalitas Massa Aksi Di Mapolda Sulut, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita Berita, Artikel Berita dini hari, Artikel Berita hangat, Artikel Berita harga, Artikel Berita hari ini, Artikel Berita islam, Artikel Berita jalanan, Artikel Berita kemarin, Artikel Berita malam ini, Artikel Berita politik, Artikel Berita terbaru, Artikel Berita war, Artikel ini Berita, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : FOKUSMAKER Pertanyakan Legalitas Massa Aksi Di Mapolda Sulut
link : FOKUSMAKER Pertanyakan Legalitas Massa Aksi Di Mapolda Sulut

Baca juga


FOKUSMAKER Pertanyakan Legalitas Massa Aksi Di Mapolda Sulut


MANADO,Elnusanews– Menanggapi dinamika aksi demonstrasi yang mengatasnamakan DPD KNPI Sulawesi Utara di Mapolda Sulut terkait institusi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (FOKUSMAKER) Sulut resmi angkat bicara.

Ketua FOKUSMAKER Sulut, Dicky Yapri, menyatakan sikap tegas demi menjaga marwah organisasi kepemudaan dan supremasi hukum di Sulawesi Utara. Pihaknya mempertanyakan secara terbuka legalitas serta keabsahan kepengurusan kelompok yang melakukan aksi tersebut.

​Menurut Dicky, sebuah kepengurusan organisasi kepemudaan yang sah haruslah lahir dari mekanisme konstitusional, yakni Musyawarah Daerah (Musda) Definitif.

​"Secara organisatoris, kami memandang bahwa kepengurusan yang sah harus sesuai dengan konstitusi organisasi. Tanpa adanya Musda yang jelas, maka klaim kepengurusan tersebut patut diragukan keabsahan hukumnya atau cacat legitimasi," tegas Dicky dalam keterangan tertulisnya, Senin, 5 April 2026.

FOKUSMAKER Sulut juga menyarankan kepada Kapolda Sulawesi Utara beserta jajarannya untuk tidak mentah-mentah menerima aspirasi tanpa memeriksa latar belakang organisasi pembawa aspirasi.

​Dicky mendesak pihak kepolisian melakukan verifikasi faktual terhadap,Berkas administrasi organisasi. Surat Keputusan (SK) Kepengurusan. Bukti otentik pelaksanaan Musda dari kelompok pendemo.

Lebih lanjut, FOKUSMAKER mengkhawatirkan adanya oknum yang "menunggangi" nama besar KNPI untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu guna menekan institusi pendidikan seperti Unsrat.

Sebagai organisasi yang berakar pada studi mahasiswa, FOKUSMAKER berkomitmen menjaga independensi perguruan tinggi dari intervensi luar yang tidak berdasar.

​"Segala bentuk kritik terhadap Rektor Unsrat haruslah disampaikan melalui jalur yang konstitusional dan oleh lembaga yang memiliki legal standing yang jelas. Bukan oleh oknum yang legalitas organisasinya masih prematur atau tidak definitif," tutup Dicky.



Demikianlah Artikel FOKUSMAKER Pertanyakan Legalitas Massa Aksi Di Mapolda Sulut

Sekianlah artikel FOKUSMAKER Pertanyakan Legalitas Massa Aksi Di Mapolda Sulut kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel FOKUSMAKER Pertanyakan Legalitas Massa Aksi Di Mapolda Sulut dengan alamat link https://iniipost.blogspot.com/2026/05/fokusmaker-pertanyakan-legalitas-massa.html